"Untuk itu perlu dukungan dana yang mencukupi dari negara terkait ketersediaan pangan. Karena seberapa lama pun PSBB diterapkan, tetapi masyarakat harus bisa makan," kata Romanus, Rabu (20/5) dalam webinar Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang digelar Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian.

 

 

Romanus menilai, jika pendanaan Kementan tidak mencukupi dalam mengurus pangan bagi masyarakat Indonesia, dikhawatirkan dapat mengganggu produktivitas pertanian sehingga berdampak pada terjadinya krisis pangan.

 

 

"Dikhawatirkan setelah terjadinya krisis kesehatan, maka akan berdampak pada krisis sosial. Berbahayanya, jika krisis sosial ini tidak bisa ditangani secara baik yang ada akan menimbulkan krisis lain," terang Romanus.

 

 

Terlebih, kata Romanus, petani sebagai garda terdepan dalam menjaga ketersediaan bahan pokok juga akan terganggu dalam meningkatkan dan memproduksi pangan, terutama dimasa pandemi Covid 19.

 

 

"Sektor pertanian adalah sektor penting bagi negara. Kalau APD dan alat-alat kesehatan digunakan untuk orang yang terdampak Covid 19, tetapi apabila kekurangan pangan, semua masyarakat juga turut berdampak," katanya.

 

 

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa saat ini pemerintah terus aktif membantu komunitas petani yang terdampak dengan berbagai program.

 

 

Menurut Kuntoro, saat ini ada agenda sektor pertanian yang bersifat emergencies, jangka menengah dan jangka panjang. Hal ini sesuai arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rangka menangani dampak pandemi covid-19. Kuntoro menegaskan masyarakat tidak perlu panik dan khawatir soal ketersediaan pangan.

 

 

"Ini adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan baik, karena sektor pertanian sangat vital akan kepentingan pangan masyarakat serta ekonomi bangsa," tutupnya.